PENGERTIAN PERBANDINGAN PEMERINTAH

Kata perbandingan berasal dan kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dan sesuatu obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa obyek di mana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding. Dan perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dan obyek atau obyek-obyek tadi dengan alat pembandingnya atau dan obyek yang satu dengan obyek yang lainnya. Dalam kaitan dengan pemerintahan, tentu saja obyek yang diperbandingkan itu adalah pemerintahan dan satu negara (bangsa) tertentu dengan negara (bangsa) yang lain. 

Contohnya, jika Anda membandingkan kursi tamu dengan kursi goyang, maka bukan hanya perbedaan-perbedaannya saja yang Anda cari melainkan pula persamaan-persamaannya.         

Coba perhatikan tabel berikut di bawah ini:

Perbandingan Kursi Tamu dan Kursi Goyang

		Kursi Tamu		Kursi Goyang
Persamaan	1. 2.	Manfaat umum untuk tempat duduk Bahannya dan campuran kayu, busa dan kain	1. 2.	Manfaat umum untuk tempat duduk Bahannya dan campuran kayu, busa dan kain
Perbedaan	1. 2. 3.	Manfaat khusus untuk tempat duduk tamu (untuk menerima tamu) Penempatan di ruang tamu. Tidak bisa bergoyang-goyang	1. 2. 3.	Manfaat khusus untuk tempat duduk santai tuan rumah (biasanya orang yang sudah tua) Penempatan di ruang keluarga Bisa bergoyang-goyang

Dalam kaitan dengan pemerintahan, tentu saja objek yang diperbandingkan itu adalah pemerintahan dan satu negara (bangsa) tertentu dengan negara (bangsa) yang lain. Contohnya, membandingkan pemerintahan negara Amerika Serikat dengan negara Inggris. Perhatikan tabel di bawah ini:

          

Perbandingan Amerika Serikat dan lnggris

	Amerika Serikat		lnggris
Persamaan	Sistem pemilu : Distrik		Sistem pemilu : Distrik
Perbedaan	1.	Bentuk Pemerintahan: Presidensial	1.	Bentuk Pemerintahan: Parlementer
	2.	Kepala Negara: Presiden	2.	Kepala Negara: Raja/Ratu
	3.	Kepala Pemerintahan: Presiden	3.	Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
	4.	Sistem kepartaian: Dwipartai	4.	Sistem kepartaian: Multi partai

Catatan: Perbandingan ini hanyalah contoh

Pengertian Pemerintahan 
Pemerintahan berasal dan perkataan perintah, sedangkan pemerintah berasal dan kata perintah. Menurut kamus, kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang bemaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
3. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. 

Ternyata kata pemerintahan atau pemerintah memiliki banyak arti atau pengertian

Masing-masing ahli memberikan arti atau pengertian yang berbeda. Namun, sah-sah saja bagi kita untuk memakai salah satu pengertian dan ahli-ahli tersebut atau kita pakai pengertian sendiri yang sebagian diramu dan berbagai pengertian tersebut. Di sini dipakai cara kedua, namun agar lebih jelas maka beberapa pengertian dan beberapa ahli disampaikan pula di bawah ini.

Dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan Goverment yang sering diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. C.F Strong dalam bukunya Modem Political Constitution, menyatakan pemerintah (an) adalah organisasi tertinggi Pemerintah (an) dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kementrian-kementrian, suatu arti yang biasa kita pakai dalam pembicaraan pada dewasa ini. Pemerintah (an), dalam arti luas, diberi tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, di dalam maupun di luar Pemerintah (an) harus memiliki, pertama, kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenj ala; kedua, kekuasaan legislatif atau sarana pembuatan hukum; ketiga, kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya untuk mempertahankan negara dan menegakan hukum yang dibuatnya atas nama negara. Singkatnya, pemerintahan mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman, yang boich kita sebut tiga cabang pemerintahan.    

Sementara itu Samuel Edward Finer (S.E. Finer) menyatakan bahwa istilah govemment, paling sedikit mempunyai empat arti:

1. menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain;
2. menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara, di mana kegiatan atau proses-proses di atas dijumpai;
3. menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah;
4. menunjukkan cara, metode atau sistem masyarakat tertentu diperoleh.

Sedangkan J.A Corry seperti yang dikutip Muchtar Affandi (1982), menyatakan bahwa pemerintah merupakan pengejawantahan yang konkret dan negara yang terdiri dan badan-badan dan orang-orang yang melaksanakan tujuan-tujuan negara Setidak-tidaknya untuk negara-negara demokrasi, maka pemerintah pada saat khusus manapun adalah lebih kecil dan negara. 

Tidak hanya ahli-ahli dari luar yang mengajukan masalah pemerintahan ini, melainkan ada pula dan Indonesia sendiri. Salah satunya adalah Muchtar Affandi yang menyatakan bahwa di dalam gerombolan yang primitif, pemegang kekuasaan itu berwujud pimpinan yang nyata oleh seseorang yang dianggap oleh seluruh gerombolan itu sebagai primus inter pares artinya sebagai seorang yang nomor satu di antara sesamanya karena dialah yang paling menonjol dalam keberanian, kecerdikan, kepandaian, atau kecakapan di antara sesama mereka sendiri. Setiap anggota gerombolan diwajibkan tunduk pada kekuasaan pimpinan itu dan siapa yang tidak mau tunduk dapat dipaksa untuk tunduk dengan kekerasan. Dengan demikian timbullah suatu authority atau gezag atau kewibawaan pimpinan yang dapat menimbulkan dan memelihara suatu tatanan yang teratur. Organisasi pimpinan di dalam negara yang mempunyai otoritas inilah yang disebut pemerintah itu. Sebagai pelaksana kekuasaan negara, pemerintah merupakan suatu organisasi teknis yang dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan dan pelaksanaan segala tugasnya itu.

Pemerintahan dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintahan mencakup semua kekuasaan yang meliputi seluruh fungsi negara. Menurut Corry (dalam Affandi, 1986; 109) dalam arti umum yang menyeluruh, pemerintahan menunjukkan keseluruhan rangkaian lembaga-lembaga yang dipakai segolongan orang untuk memerintah dan yang menyebabkan orang-orang lainnya tunduk. Jadi pemerintahan dalam arti luas tersebut, apabila merujuk pada ajaran Montesquieu, meliputi keseluruhan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut merupakan unsur-unsur kekuasaan negara.

           
Di dalam arti sempit, pemerintahan kerap kali dipahami sebagai aktivitas dan lembaga kekuasaan eksekutif. Termasuk dalam pengertian mi adalah keseluruhan unsur-unsur yang tercakup di dalam pengertian lembaga eksekutif tersebut misalnya: kepala pemerintahan, menteri-menteri departemen-departemen, pemerintah daerah, dinas-dinas daerah dan unit-unit kerja pemerintahan lainnya.

Pengertian Perbandingan Pemerintahan

Dari dua pengertian (perbandingan dan pemerintahan) di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pengertian perbandingan pemerintahan adalah mensejajarkan unsur-unsur pemerintahan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit untuk mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaanp erbedaan dan objek atau objek-objek tadi dengan alat perbandingannya.

Studi perbandingan pemerintahan dan perbandingan politik acap kali membingungkan. Istilah perbandingan pemerintahan biasanya mengacu pada studi tentang berbagai negara bangsa di Eropa, dan fokus studi mi adalah tentang lembaga-lembaga beserta fungsinya dengan penekanan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta berbagai organisasi lain yang terkait seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan serta kelompok penekan. Sedangkan studi perbandingan politik mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan antara lain suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi dan bebagai perserikatan. Dalam hal mi nampak bahwa studi perbandingan politik mencakup di dalamnya kajian terhadap perbandingan pemerintahan. Akan tetapi, dalam berbagai literatur studi ilmu politik terungkap bahwa antara studi perbandingan politik dan studi perbandingan pemerintahan memiliki akar dan alur keilmuan yang sama yaitu ilmu politik. Selain itu, perkembangan negara-negara terutama di Eropa serta kepentingan-kepentingan politiknya, kemudian kajian studi perbandingan politik dan pemerintahan di arahkan pada fokus yang sama. Kondisi mi dipentegas kembali dengan semakin meluasnya perhatian sanjanas arjana ilmu politik di Barat terhadap wilayah-wilayah baru di luar Enopa dan Amerika Utana terutama pada Tahun 1940-an dan 1950-an dengan munculnya penelitian-penelitian dengan studi kasus pada wilayah-wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin.

 
Perbandingan pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu studi atau sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu studi atau sebagai suatu ilmu, perbandingan pemerintahan tergolong ke dalam ilmu politik. Ilmu politik dan ilmu perbandingan politik/pemerintahan berkaitan dalam hal teori dan metode. Teoni adalah serangkaian genenalisasi yang tensusun secara sistematik, sedangkan metode adalah suatu prosedur atau proses yang menggunakan teknik-teknik dan perangkat-perangkat tertentu dalam mengkaji sesuatu guna menelaah, menguji dan mengevaluasi teori. Sedangkan metodologi mencakup berbagai metode, prosedur, konsep-konsep kerja, aturan dan sebagainya yang digunakan untuk menguji teori dan menjadi pedoman kajian serta kerangka arahan dalam mencari solusi atau berbagai persoalan di dunia nyata.

Pada intinya, metodologi adalah suatu cara tertentu dalam memandang, mengorganisasikan dan membentuk kegiatan pengkajian. Istilah-istilah tersebut acap kali membingungkan karena studi perbandingan pemerintahan juga sering diartikan sebagai studi tentang berbagai pemerintahan asing dan istilah perbandingan politik/pemerintahan juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berkaitan dengan pemerintahan. Oleh sebab itu, para spesialisasi perbandingan politik/pemerintahan cenderung mengartikan perbandingan politik/pemerintahan sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik dan pemerintahan.

 
Ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah teoretis dan metodologi dalam perbandingan politik/pemerintahan. Maurice Duverger (1964) menawarkan tiga hal yaitu; Pertaina, ia menggali gagasan dasar ilmu sosial, dan melacak perkembangan historis ilmu-ilmu sosial tersebut. Kedua, ia menguraikan dan membahas teknik-teknik observasi yang berkaitan dengan kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis. Ketiga, ia menelaah penggunaan teori dan hipotesis dan juga kiasifikasi serta konseptualisasi dalam penelitian. Karya lain yang menunjang karya Duverger namun dengan penekanan pada percabangan telaah ilmiah adalah karya Frohock (1967) yang berusaha mengungkap implikasi dan permasalahan teori serta metode. Metode ilmiah dilihat sebagai upaya pencarian paradigma dan karya Max Weber pun muncul sebagai salah satu landasan ilmu sosial kontemporer. Meyer (1972) dan Meehan (1967) turut mengulas berbagai persoalan di seputar teori dan metode mi. Meyer berusaha menegaskan keilmiahan ilmu politik pertamat ama melalui tinjauannya terhadap landasan empiris ilmu pengetahuan, penjelasan dan daya prediksi dan ilmu, hukum-hukum, generalisasi dan teori teori politik.